Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Kebijakan "Pajak Pariwisata Kaya Bantu Daerah Miskin" Wujudkan Pariwisata Bali Merata

 

Kebijakan "Pajak Pariwisata Kaya Bantu Daerah Miskin" Wujudkan Pariwisata Bali Merata

Buletindewata.id, Badung - Pariwisata telah lama menjadi motor penggerak utama pembangunan ekonomi di Bali. Keindahan alam, budaya, dan tradisi Bali telah memikat jutaan wisatawan, menjadikan Bali sebagai destinasi wisata dunia. Namun, di tengah gemerlapnya sektor pariwisata yang sukses, tantangan pemerataan pembangunan di daerah-daerah yang lebih terpencil masih menjadi perhatian utama.

Nyoman Astama, seorang Praktisi Pariwisata dan Konsul Kehormatan Ukraina di Bali, memuji kebijakan inovatif "pajak pariwisata kaya bantu daerah miskin" yang digagas oleh Gubernur Bali. Menurutnya, terobosan ini merupakan skema yang luar biasa dalam menjawab tantangan defisit anggaran untuk mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur dasar serta layanan publik. Skema ini dianggap mampu menjadikan pariwisata sebagai motor sosial yang mendukung kesejahteraan masyarakat Bali secara keseluruhan.

Kebijakan ini membawa beberapa pesan penting. Pertama, pariwisata diakui sebagai lokomotif utama perekonomian Bali, tetapi dampak dari pariwisata belum sepenuhnya dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Selama bertahun-tahun, banyak daerah di Bali yang berjasa menjadi penyangga budaya dan tradisi Bali tetap eksis, namun sering kali luput dari perhatian. Dengan kebijakan ini, pariwisata tidak hanya menjadi sumber pendapatan tetapi juga menjadi instrumen sosial untuk mendukung pemerataan pembangunan.

Kedua, kebijakan ini mencerminkan nilai-nilai luhur gotong royong, yang merupakan kearifan lokal bangsa Indonesia. Dalam kehidupan modern, konsep gotong royong tetap relevan sebagai wujud solidaritas sosial. Melalui redistribusi pendapatan dari sektor pariwisata yang kaya ke daerah-daerah miskin, Bali menunjukkan bahwa pariwisata dapat menjadi alat pemberdayaan masyarakat secara inklusif.

Kebijakan "Pajak Pariwisata Kaya Bantu Daerah Miskin" Wujudkan Pariwisata Bali Merata


Menurut Nyoman Astama, kebijakan ini adalah bukti bahwa pemerintah dapat menjadikan pariwisata lebih bermakna dan memberikan dampak positif bagi masyarakat yang lebih luas. Dengan otoritas kebijakan yang dimiliki, pemerintah mampu mewujudkan pariwisata yang berdaya guna bagi pembangunan Bali.

Salah satu aspek penting dari kebijakan ini adalah pengelolaan dana pajak pariwisata secara transparan dan terukur. Pemerintah Bali diharapkan mampu mengalokasikan dana dengan proporsi yang tepat untuk daerah-daerah yang membutuhkan. Transparansi adalah kunci untuk memastikan kepercayaan dari semua pihak, baik masyarakat lokal maupun pelaku industri pariwisata.

Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan juga menjadi krusial. Semua pihak, termasuk masyarakat, media, dan organisasi non-pemerintah, memiliki peran untuk memastikan kebijakan ini berjalan sesuai dengan tujuan awalnya.

"Selain kebijakan tingkat provinsi, model gotong royong ini juga dapat diaplikasikan pada tingkat lokal. Desa wisata atau daya tarik wisata yang sukses dan memiliki pendapatan besar dapat mengadopsi pola 'bapak asuh'. Dalam model ini, desa atau objek wisata yang memiliki kelebihan pendapatan dapat menyisihkan sebagian hasilnya untuk mendukung desa-desa terpencil di Bali", terangnya.

Desa-desa terpencil tersebut sering kali menjadi penjaga tradisi dan budaya Bali, yang sebenarnya menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Dukungan finansial dari desa yang lebih kaya dapat membantu mereka mempertahankan aktivitas adat dan budaya yang sering kali menghadapi tantangan karena keterbatasan sumber daya.

Dengan mengintegrasikan pendekatan gotong royong ke dalam sektor pariwisata, Bali dapat mewujudkan pembangunan yang lebih merata. Kebijakan ini berpotensi meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah terpencil, mengurangi kesenjangan sosial, serta menjaga kelestarian budaya Bali.

Nyoman Astama juga mengusulkan agar pola gotong royong seperti ini dapat dikaji lebih lanjut, sehingga tidak hanya diterapkan pada tingkat provinsi tetapi juga di desa-desa wisata. Dengan kolaborasi berbagai pihak, kebijakan ini dapat memperkuat daya tarik pariwisata Bali berbasis budaya dan alam serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membangun taksu dan aura Bali.(blt)

Posting Komentar untuk "Kebijakan "Pajak Pariwisata Kaya Bantu Daerah Miskin" Wujudkan Pariwisata Bali Merata"