Plt. Bupati Badung I Ketut Suiasa Dukung Inovasi Pelayanan Publik di Gebyar Pelayanan Prima 2024

 

Buletindewata.id, Badung - Pada Selasa, 8 Oktober 2024, Plt. Bupati Badung, I Ketut Suiasa, menghadiri acara Gebyar Pelayanan Prima Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Acara yang bertajuk “Wujudkan Ekosistem Pelayanan Publik Transformatif, Inovatif, dan Inklusif” ini berlangsung di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Jakarta Selatan.

Acara ini bertujuan untuk mendorong sinergi antar instansi dan pembaruan layanan publik agar lebih transformatif, inovatif, dan inklusif. Selain itu, Gebyar Pelayanan Prima juga menjadi ajang evaluasi kinerja pelayanan publik yang mencakup berbagai aspek penting seperti Pelayanan Publik Inovatif, Pelayanan Ramah Kelompok Rentan, serta Program Pendampingan terkait Mal Pelayanan Publik (MPP), MPP Digital (MPPD), dan Hub Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP).

Kehadiran Plt. Bupati Badung, I Ketut Suiasa, yang didampingi oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Badung, I Made Agus Aryawan, menunjukkan dukungan penuh terhadap agenda nasional ini. Langkah ini merupakan salah satu strategi untuk memperkuat kualitas pelayanan publik di Kabupaten Badung. Plt. Bupati Badung berkomitmen untuk terus mendukung dan mengimplementasikan reformasi birokrasi dengan menghadirkan pelayanan publik yang semakin inovatif, inklusif, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat.

Menteri PAN-RB, Abdullah Azwar Anas, dalam keterangannya di Jakarta, menyampaikan harapannya agar Gebyar Pelayanan Prima dapat meningkatkan sinergi dan kolaborasi antarinstansi pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik. “Bagaimana mewujudkan reformasi birokrasi berdampak sehingga masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemerintah,” ujar Anas.

Plt. Bupati Badung, I Ketut Suiasa, menegaskan bahwa Kementerian PAN-RB sangat berperan dalam mendorong inovasi dan inklusivitas dalam pelayanan publik. Kabupaten Badung sendiri telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk melalui digitalisasi layanan dan pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang ramah kelompok rentan.

Dalam era digital ini, inovasi menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kabupaten Badung telah mengimplementasikan berbagai inovasi, seperti MPP Digital (MPPD) yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik secara online. Selain itu, Hub Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) juga telah dibentuk untuk memfasilitasi pertukaran ide dan praktik terbaik antar instansi.

Salah satu fokus utama dalam Gebyar Pelayanan Prima adalah pelayanan yang ramah terhadap kelompok rentan. Kabupaten Badung telah mengembangkan berbagai program untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, mendapatkan akses yang adil dan merata terhadap layanan publik. Program-program ini mencakup pelatihan khusus bagi petugas pelayanan publik untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan dalam melayani kelompok rentan.

Gebyar Pelayanan Prima juga menjadi ajang untuk mengevaluasi kinerja pelayanan publik di berbagai daerah. Evaluasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari inovasi dalam pelayanan, inklusivitas, hingga efektivitas program-program yang telah dijalankan. Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut dalam pelayanan publik.

Menteri PAN-RB, Abdullah Azwar Anas, menekankan pentingnya sinergi antar instansi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. “Sinergi dan kolaborasi antarinstansi pemerintah sangat penting untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisien,” kata Anas. Dengan sinergi yang baik, diharapkan berbagai program dan inovasi dalam pelayanan publik dapat berjalan lebih lancar dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Plt. Bupati Badung, I Ketut Suiasa, menyatakan bahwa Kabupaten Badung akan terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. "Saya harap instansi pemerintah dapat melakukan pembaruan dan menerapkan kebijakan pelayanan publik demi terwujudnya pelayanan prima, melalui perbaikan menyasar seluruh instansi pemerintah sebagai unit penyelenggara pelayanan publik,” terangnya.

Gebyar Pelayanan Prima Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh KemenPAN-RB menjadi momentum penting untuk mendorong inovasi dan inklusivitas dalam pelayanan publik. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk Plt. Bupati Badung, I Ketut Suiasa, menunjukkan komitmen yang kuat untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Dengan sinergi dan kolaborasi antar instansi, diharapkan berbagai program dan inovasi dalam pelayanan publik dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. (blt)